Minggu, 12 November 2017

Jasa Marga Tidak Tahu Soal Sistem GTO Sebelumnya, Melainkan hanya Melaksanakan Saja

Focus Reza - Bukan hanya satu orang saja yang akan merasakan manfaat dari kebijakan yang diberlakukan. Melainkan semua orang yang tergabung dalam lingkup kebijakan tersebut. Bahkan yang mendapatkan imbasnya pun juga banyak. Seperti kebijakan penerapan sistem GTO yang berimbas pada nama PT Jasa Marga. 

Masyarakat yang mengenal PT Jasa Marga selama ini sebagai operator jalan terbesar di Indonesia sangatlah yakin bahwa semua kebijakan terkait dengan pengelolaan jalan-jalan yang ada di Indonesia adalah atas prakarsa PT Jasa Marga. Padahal anggapan tersebut salah besar. PT Jasa Marga memiliki kedudukan yang sama dengan operator jalan yang lainnya. PT Jasa Marga tidak memegang seluruh kendali dari ditetapkannya kebijakan yang diterapkan untuk jalan-jalan di Indonesia, seperti penggunaan kartu e-toll ini. 


PT Jasa Marga hanya memegang kendali atau pemilik dari beberapa ruas jalan tol saja. Di mana masuk dalam jajaran naungan BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol. Sehingga tidak semua jalan tol dibawah kendali Jasa Marga. 

Namun Top Of Mind masyarakat sudah terlanjur mengakar, jadi tetap dalam satu pandangan bahwa setiap sistem baru yang diberlakukan di jalan toll adalah kebijakan yang dibuat oleh PT Jasa Marga. Akibatnya banyak anggapan salah yang mengarah pada operator jalan yang satu ini, yakni : 

  1. Jasa Marga adalah pencetus diberlakukannya ide kebijakan sistem Gerbang Tol Online ini. 

  2. Jasa Marga yang meresmikan sistem Gerbang Tol Online ini sehingga sudah mulai berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2017.

  3. Jasa Marga mendapatkan keuntungan dari diberlakukannya sistem Gerbang Tol Online

  4. Jasa Marga adalah penyedia fasilitas kartu elektronik untuk pembayaran di gerbang jalan tol.

Anggapan tersebut mau tidak mau membawa nama PT Jasa Marga. Seakan PT Jasa Marga adalah pelaksana kebijakan ini. Padahal keempat anggapan tersebut jawabannya adalah SALAH. 

Yang benar adalah bahwa pengadaan kartu e-toll ini dilakukan oleh Bank Indonesia, mulai dari ide, perencanaan, proses sosialisasi, sampai dengan peresmiannya. Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung sistem transaksi non tunai. Di mana transaksi ini dirasa lebih aman, cepat, serta praktis. 

Sebenarnya masyarakat sepatutnya merasa senang dengan adanya kebijakan ini. Meski harus membuat kartu terlebih dahulu, namun kartu ini akan memudahkan perjalanan. Dimana pengguna jalan tidak perlu lagi antri dan berpanas-panasan di jalan tol. Belum lagi selama ini tidak sedikit pengguna yang mendapat uang palsu atau kembalian yang kurang saat bertransaksi di jalan tol. Kemudahan ini akan menjadikan perjalanan semakin cepat dan tidak terkendala proses antri yang lama. 

Walaupun begitu, tetap saja kesalahpahaman masyarakat terhadap Jasa Marga harus segera diluruskan. Sebab kebijakan ini adalah kebijakan dari BI, bukan PT. Jasa Marga tersebut.

Related Posts

0 komentar: